Bekasi, PURA.news.my.id– Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi mendorong pemerintah daerah agar tidak memandang pers hanya sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menyampaikan gagasan agar tokoh pers dapat dipertimbangkan untuk terlibat dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Menurutnya, pengalaman wartawan di lapangan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah.
Ia menilai, pers memiliki peran dalam mengawasi kebijakan publik, mengungkap persoalan masyarakat, serta mendorong keterbukaan informasi. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih transparan dan tepat sasaran, Minggu(01/11--2026).
Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo, juga menilai wartawan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik, perlu mendapat perhatian melalui pemberitaan yang objektif.
Sementara itu, Wakil Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, P.Simalango menegaskan bahwa wartawan jangan hanya dilibatkan ketika pemerintah membutuhkan publikasi kegiatan atau acara seremonial. Pers juga harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan secara independen.
Menurut Paulus, keterlibatan tokoh pers dalam TP2D harus mengutamakan kompetensi, integritas, rekam jejak, serta mekanisme seleksi yang terbuka. Penunjukan tidak boleh didasarkan pada kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.
Ia juga mengingatkan bahwa independensi pers harus tetap dijaga. Apabila ada insan pers yang masuk dalam tim pemerintahan, potensi konflik kepentingan harus dikelola secara jelas agar fungsi jurnalistik dan kontrol sosial tidak terganggu.
Selain itu, SMSI mendorong agar TP2D memiliki target kerja, evaluasi, dan hasil yang terukur. Keberadaan tim tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi semua masyarakat, bukan sekadar menambah struktur birokrasi dan beban anggaran daerah.
SMSI berharap Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dapat mempertimbangkan gagasan tersebut sesuai ketentuan hukum. Pers harus tetap independen, kritis, dan profesional, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan Kabupaten Bekasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Red/T.S
0 Komentar