Karawang, PURA.news.my.id– Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan sistem drainase di kawasan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jalupang, Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat menjadi sorotan. Proyek senilai Rp4.581.591.006 tersebut meminta perhatian serius terkait kualitas pekerjaan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Zafina Konstruksi dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026. Waktu pelaksanaan tercantum selama 90 hari kalender, dengan pekerjaan turap beton atau sheet pile sepanjang 155,38 meter.
Sorotan muncul setelah kondisi pasangan batu di lokasi pekerjaan dinilai perlu diperiksa lebih lanjut. Susunan batu dan penggunaan adukan yang terlihat dalam dokumentasi lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Meski demikian, kondisi visual tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau kegagalan konstruksi. Diperlukan pemeriksaan teknis oleh pihak berkompeten untuk memastikan kualitas material, kondisi fondasi, metode pemasangan, serta kekuatan bangunan sesuai perencanaan.
Ketua AKPERSI Kabupaten Karawang, Feri.maulana, menjadi bagian dari sorotan mengenai perlunya pengawasan dan keterbukaan informasi proyek. Pemeriksaan terhadap pekerjaan dinilai penting agar penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Selain kualitas konstruksi, muncul pula informasi mengenai keterlibatan PT Yanti Record dan seorang pemborong berinisial GF dalam bagian pekerjaan di kawasan tersebut. Namun, hubungan keduanya dengan CV Zafina Konstruksi maupun status pekerjaan yang ditangani masih memerlukan klarifikasi berdasarkan dokumen resmi.
Karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan lapangan, kesesuaian pekerjaan dengan gambar teknis, serta mekanisme pengendalian mutu. Dokumen kontrak dan catatan pengawasan juga penting untuk memastikan pembagian tanggung jawab setiap pihak.
Redaksi dalam pemberitaan sumber menyebutkan telah meminta keterangan kepada Asep Suryana melalui pesan WhatsApp, tetapi belum mencatat adanya tanggapan saat berita disusun. PUPR Kabupaten Karawang, DLHK, PPK, konsultan pengawas, serta pihak kontraktor dan pihak lain yang disebut perlu diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar pemberitaan tetap berimbang.
Dengan nilai proyek mencapai Rp4,58 miliar, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan dan kualitas pembangunan TPT serta drainase IPLT Jalupang. Pemeriksaan teknis dan keterbukaan dokumen diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik sekaligus memastikan anggaran daerah digunakan secara bertanggung jawab.
Red/T.S
0 Komentar