Bekasi, PURA.news.my.id – Aktivitas pembakaran limbah yang dikeluhkan warga Kampung Selang, RT 003/RW 003, Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi perhatian. Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, mempertanyakan kejelasan hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi terkait dugaan aktivitas pembakaran limbah tersebut.
Ahmad menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan lapangan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah petugas telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, apa saja temuan di lokasi, serta langkah konkret yang akan diambil untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Persoalan ini menjadi penting karena sejumlah warga mengaku terganggu oleh asap hitam dan bau menyengat yang diduga berasal dari pembakaran limbah. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di lingkungan permukiman dan memunculkan pertanyaan mengenai jenis limbah yang dibakar serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan.
Ahmad menegaskan, penanganan persoalan lingkungan tidak boleh berhenti pada sebatas imbauan. DLH perlu memastikan apakah aktivitas tersebut masih berlangsung dan melakukan evaluasi apabila keluhan masyarakat belum terselesaikan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, pihak Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi melalui Darma memberikan respons melalui pesan WhatsApp. Darma menyampaikan bahwa informasi tersebut akan diteruskan kepada Ketua Tim untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengundang pihak pemberi informasi agar datang ke kantor DLH dan menyampaikan persoalan tersebut bersama Tim Pengaduan, Jum'at (06/11--2026).
Dalam ketentuan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan limbah harus memperhatikan aturan yang berlaku. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur larangan pembakaran terbuka terhadap limbah non-B3. Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur larangan pencemaran lingkungan serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup.
AKPERSI DPD Jawa Barat mendorong DLH Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi jenis dan asal limbah, metode pengolahan, legalitas kegiatan, serta kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Hasil pemeriksaan juga diharapkan disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Kini publik menantikan jawaban dan tindakan nyata dari DLH Kabupaten Bekasi. Apakah hasil verifikasi akan dibuka kepada masyarakat? Apakah pemeriksaan ulang diperlukan? Dan bagaimana langkah pemerintah memastikan keluhan warga Kampung Selang mendapatkan penyelesaian? Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi mengenai hasil verifikasi dan keputusan tindak lanjut dari DLH masih dinantikan.
Red/T.S
0 Komentar